Rapat Koordinasi Penanganan Inflasi Kabupaten Bengkulu Tengah
tentangkaltim.com,
Bengkulu Tengah, MC Benteng – Penjabat Bupati Bengkulu Tengah Dr. Heriyandi Roni, M.Si., didampingi Staf Ahli Bidang Ekonomi Keuangan dan Pembangunan Sugeng Oswari, S.Kom., M.Si, bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Bengkulu Tengah mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) mingguan bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Republik Indonesia melalui zoom dari Ruang Rapat Bupati (RRB), Senin (20/5/2024).
Rakor dipimpin oleh Inspektur Jenderal Kemendagri RI Komjen Pol. Drs. Tomsi Tohir, M.Si., dan diikuti oleh para Menteri/Kepala Negara Pemerintah non Pemerintah, Gubernur, Bupati, Walikota se-Indonesia, serta segenap undangan lainnya.
Dalam arahannya, Tomsi Tohir mengharapkan seluruh kepala daerah dapat memantau perkembangan kenaikan inflasi dan berpedoman pada kondisi di daerah tetangga. Komoditas yang mengalami kenaikan harga dari minggu kedua ke minggu ketiga bulan Mei termasuk bawang merah di 298 kabupaten/kota, cabai merah di 247 kabupaten/kota, dan gula pasir di 199 kabupaten/kota.
“Kita pada rakor kali ini diharapkan dapat berfokus pada kenaikan harga komoditas di minggu ketiga Mei ini, sehingga dapat mencari solusi terbaik dalam penanganannya. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah dapat benar-benar dijalankan sesuai dengan laporan yang disampaikan melalui wasinflasi.kemendagri.go.id,” ungkapnya.
Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa, Pudji Ismartini, memaparkan data terkait tinjauan inflasi dan Indeks Perkembangan Harga (IPH) pada minggu ketiga bulan Mei 2024.
“Berdasarkan pemantauan harga SP2KP pada minggu kedua Mei 2024, beberapa komoditas pangan harganya meningkat dan perlu diwaspadai karena terjadi penambahan jumlah kabupaten/kota yang mengalami kenaikan harga. Komoditas tersebut antara lain bawang, cabai merah, gula pasir, bawang putih, dan telur ayam ras. Sementara itu, harga beras terus mengalami penurunan sampai dengan minggu ketiga Mei 2024 seiring dengan masuknya periode panen raya sepanjang Maret hingga April 2024,” jelasnya.
Rapat dilanjutkan dengan pemaparan dari beberapa kementerian dan lembaga lainnya seperti Kementerian Perdagangan, Bulog, Badan Pangan Nasional, serta lembaga terkait lainnya hingga selesai. Demikian (MC/TIM).
