Subandi Soroti Rencana Penghapusan Guru Honorer pada 2025: Tantangan Baru untuk Pendidikan di Kalimantan Timur
tentangkaltim.com
Anggota DPRD Kalimantan Timur, Subandi, menyampaikan keprihatinannya terkait rencana pemerintah pusat untuk menghapus status guru honorer pada 2025. Kebijakan tersebut hanya akan mengakui tiga kategori kepegawaian di dunia pendidikan: Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) penuh waktu, dan P3K paruh waktu. Menurut Subandi, kebijakan ini dapat menimbulkan dampak signifikan pada kualitas pendidikan di Kalimantan Timur, terutama karena wilayah ini masih sangat bergantung pada tenaga guru honorer.
Kekhawatiran akan Kualitas Pendidikan
“Kebijakan ini memunculkan banyak kekhawatiran, terutama di Kalimantan Timur. Jumlah guru PNS di daerah ini masih terbatas, sehingga pendidikan sangat bergantung pada tenaga honorer. Jika kebijakan ini diterapkan tanpa mekanisme transisi yang matang, hal itu berisiko merugikan kualitas pendidikan,” ujar Subandi.
Ia menambahkan bahwa pemerintah harus menyusun langkah konkret untuk mengatasi dampak penghapusan status honorer, terutama bagi guru yang selama ini berperan penting di daerah-daerah terpencil.
Peluang Transisi untuk Guru Honorer
Subandi menekankan bahwa para guru honorer harus diberikan kesempatan untuk beralih menjadi ASN atau mendapatkan status P3K melalui mekanisme yang adil dan inklusif. Hal ini, menurutnya, dapat mengurangi risiko kehilangan pekerjaan bagi para guru honorer.
“Kita harus memastikan bahwa guru honorer memiliki peluang untuk mendapatkan status kepegawaian yang lebih layak. Proses ini harus dilakukan dengan mempertimbangkan kontribusi mereka selama ini. Saya percaya pemerintah pusat sedang membahas regulasi transisi ini agar berjalan dengan baik,” tegasnya.
Peningkatan Kesejahteraan Guru
Selain itu, Subandi juga menyoroti pentingnya peningkatan kesejahteraan guru. Dengan inflasi yang terus meningkat, tunjangan dan fasilitas untuk guru harus ditingkatkan agar mereka dapat bekerja dengan tenang dan fokus pada tugas mendidik generasi penerus bangsa.
“Guru adalah pahlawan di bidang pendidikan. Kesejahteraan mereka harus menjadi prioritas, baik oleh pemerintah pusat maupun daerah. Mereka memikul tanggung jawab besar dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, dan kita harus mendukung mereka dengan memberikan penghargaan yang layak,” ujar Subandi.
Momentum Hari Guru Nasional
Subandi berharap peringatan Hari Guru Nasional menjadi pengingat bagi pemerintah dan masyarakat akan pentingnya peran guru. Ia mengajak semua pihak untuk bersinergi dalam mencari solusi terbaik, khususnya untuk meningkatkan kualitas dan stabilitas pendidikan di Kalimantan Timur.
“Pendidikan adalah fondasi masa depan bangsa. Guru-guru kita membutuhkan dukungan nyata agar dapat menjalankan tugas dengan optimal. Pemerintah harus segera mengambil langkah konkret untuk menjamin kesejahteraan mereka, terutama di Kalimantan Timur,” pungkasnya.
Kesimpulan
Subandi menegaskan bahwa kebijakan terkait penghapusan status guru honorer harus diiringi dengan langkah transisi yang terencana dan peningkatan kesejahteraan bagi semua guru. Ia juga menyerukan agar pemerintah pusat lebih memperhatikan tantangan yang dihadapi daerah, khususnya di Kalimantan Timur, dalam memastikan pendidikan tetap berjalan dengan baik. adv
