Sabaruddin Panrecalle Dorong Peningkatan Infrastruktur Jalan Balikpapan untuk Dukung Mobilitas IKN
tentangkaltim.com
Sebagai gerbang utama mobilitas masyarakat, investor, dan jalur logistik utama menuju Ibu Kota Nusantara (IKN), Balikpapan menghadapi lonjakan kebutuhan infrastruktur yang mendesak. Menanggapi tantangan ini, anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur, Sabaruddin Panrecalle, menyerukan perhatian serius dari pemerintah pusat untuk peningkatan kualitas dan kapasitas infrastruktur jalan di kota ini.
“Kami melihat bahwa jalan-jalan di Balikpapan sudah mulai tidak mampu menampung lonjakan jumlah kendaraan, baik untuk mobilitas masyarakat maupun distribusi barang menuju IKN. Ini memerlukan penanganan serius dari pemerintah pusat,” tegas Sabaruddin di Gedung B Kantor DPRD Kaltim.
Seiring dengan berkembangnya proyek IKN, aktivitas ekonomi dan sosial di Balikpapan meningkat drastis, menyebabkan kepadatan lalu lintas yang signifikan. Hal ini menghambat kelancaran arus barang dan mobilitas masyarakat, terutama di jalur utama penghubung kota ke wilayah lain seperti Penajam Paser Utara (PPU) dan Samarinda.
Solusi Jangka Pendek dan Jangka Panjang
Untuk mengatasi persoalan ini, Sabaruddin menawarkan pendekatan dua tahap.
-
Jangka Pendek: Rekayasa lalu lintas di titik-titik kemacetan.
“Langkah sementara ini harus segera dilakukan oleh pemerintah daerah untuk mengurangi kemacetan sembari menunggu solusi permanen,” jelasnya. -
Jangka Panjang: Pelebaran jalan utama dan pembangunan jalan alternatif.
“Jalan alternatif ini sangat diperlukan untuk mengurangi beban di jalan utama, sekaligus memperlancar akses logistik ke IKN,” tambah Sabaruddin.
Pentingnya Dukungan Pemerintah Pusat
Sabaruddin menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur jalan di Balikpapan tidak bisa hanya mengandalkan APBD kota atau provinsi. Dengan biaya yang besar, dukungan langsung dari pemerintah pusat menjadi kunci.
“Proyek ini bukan hanya untuk kepentingan Balikpapan, tetapi juga untuk mendukung pembangunan IKN yang merupakan proyek strategis nasional. Kami meminta pemerintah pusat segera turun tangan dan mengalokasikan anggaran yang memadai,” kata Sabaruddin.
Ia juga mengingatkan bahwa investasi infrastruktur ini adalah langkah jangka panjang yang akan berdampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sosial.
Harapan untuk Percepatan Realisasi
Sebagai upaya mendukung operasional IKN, Sabaruddin berharap usulan tersebut segera direspons oleh pemerintah pusat.
“Ini adalah langkah penting, tidak hanya untuk masyarakat Balikpapan, tetapi juga untuk memastikan kelancaran pembangunan IKN sebagai pusat pemerintahan baru Indonesia,” tutupnya.
Dengan rencana yang matang dan sinergi antara pemerintah daerah dan pusat, Balikpapan dapat memainkan peran strategis sebagai gerbang utama menuju IKN, mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif di Kalimantan Timur. adv
