Pansus LKPj DPRD Kaltim Membahas Kinerja BUMD dan Renegosiasi Saham
tentangkaltim.com – Ketua Pansus LKPj, Sapto Setyo Pramono, menjelaskan bahwa rapat tersebut adalah forum untuk mengevaluasi kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), antara lain PT Bankaltimtara, PT Melati Bhakti Satya (MBS), PT Ketenagalistrikan Kaltim, PT Migas Mandiri Pratama (MMP), PT Bara Kaltim Sejahtera (BKS), dan PT Jaminan Kredit Daerah (Jamkrida).
Pramono mengungkapkan bahwa PT MBS mengalami kendala dalam pengembangan karena asetnya tidak likuid. Salah satu masalah yang dibahas adalah piutang sebesar Rp 37 miliar dari PT Sinar Balikpapan Development (SBD) terkait rencana pembangunan komersial, yang belum terselesaikan. Pramono menekankan agar PT MBS menyelesaikan masalah ini secara tegas dan membawanya ke jalur hukum.
Pramono juga menyoroti kegiatan ilegal di Pelabuhan Kaltim Kariangau Terminal (KKT) yang diduga digunakan untuk bongkar muat batu bara ilegal. Ia menegaskan bahwa pemerintah tidak boleh memfasilitasi kegiatan ilegal dan menuntut tindakan tegas terhadap pelaku.
Selain itu, Pansus DPRD menyoroti masalah pada PT BKS, termasuk renegosiasi kepemilikan saham dengan Pemprov Kaltim. Pramono menekankan pentingnya keberanian dalam melakukan renegosiasi untuk memberikan keuntungan bagi daerah.
Pramono juga mengkritisi kinerja PT Ketenagalistrikan Kaltim yang mengalami penurunan saham akibat ketidaktransparanan pengelolaan PLTD terdahulu. Dia menegaskan perlunya penempatan direksi yang profesional dan transparansi dalam pengelolaan perusahaan daerah.
Pramono juga mengupayakan penyelesaian piutang dan masalah kredit macet pada PT Bankaltimtara dan PT Jamkrida serta melihat peluang-peluang di Ibu Kota Nusantara (IKN) yang bisa dimanfaatkan oleh BUMD. Evaluasi juga dilakukan terhadap PT MMP terkait penyelesaian piutang dan pengembangan perusahaan.
Pramono menyimpulkan bahwa DPRD akan merekomendasikan penambahan modal bagi BUMD yang dinilai baik serta penyuntikan modal bagi BUMD yang tidak lagi memberikan manfaat bagi daerah. Hal ini sebagai upaya untuk mengoptimalkan peran BUMD dalam pembangunan daerah.(adv)
