Mengatasi Tingginya Silpa: Tantangan Pengelolaan Keuangan Daerah di Kalimantan Timur

tentangkaltim.com

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dihadapkan pada tantangan signifikan dalam pengelolaan keuangan daerah selama lebih dari satu dekade, yang terlihat dari angka Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) yang terus meningkat. Pada akhir tahun anggaran 2023, Silpa Kaltim tercatat melampaui Rp6 triliun.

Menurut Hasanuddin Mas’ud, tingginya angka Silpa ini menunjukkan perencanaan anggaran yang kurang optimal untuk kepentingan masyarakat. “Besarnya Silpa mencerminkan adanya kendala dalam pemanfaatan anggaran daerah secara maksimal,” ujar Hasanuddin usai mengikuti Debat Paslon Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim 2024, Rabu malam (23/10/2024).

Ia menekankan bahwa visi-misi, program jangka panjang, dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) semestinya telah direncanakan dengan cermat. Silpa yang tinggi ini, menurutnya, disebabkan oleh sejumlah faktor, termasuk belum maksimalnya pelaksanaan program yang direncanakan.

“Pemerintah belum sepenuhnya mengoptimalkan kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Diperlukan evaluasi menyeluruh untuk meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran,” tambahnya.

Fenomena tingginya Silpa dalam APBD Kaltim menjadi sorotan utama masyarakat dan legislator. Hasanuddin menyebutkan bahwa pengelolaan keuangan yang akuntabel dan perencanaan program yang menyeluruh dapat mengurangi angka Silpa.

“Kita berharap setiap program yang mendapatkan alokasi anggaran dalam APBD dapat terealisasi sepenuhnya,” ujarnya.

Hasanuddin berharap agar Gubernur Kaltim terpilih periode 2025-2030 mampu mengambil langkah-langkah strategis untuk memperbaiki pengelolaan keuangan daerah, sehingga anggaran dapat digunakan untuk pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

“Dengan kekuatan fiskal yang dimiliki Kaltim, potensi peningkatan kesejahteraan masyarakat sangat besar. Namun, potensi ini belum terealisasi sepenuhnya karena masih banyak program yang belum terlaksana dengan optimal,” pungkasnya. adv