Krisis Distribusi Dokter di Kalimantan Timur, DPRD Usulkan Insentif dan Pendidikan Gratis untuk Atasi Ketimpangan Layanan Kesehatan

Kalimantan Timur (Kaltim) masih menghadapi tantangan serius dalam sektor kesehatan akibat jumlah dokter yang masih jauh dari angka ideal serta distribusinya yang tidak merata. Masalah ini berdampak pada ketimpangan kualitas layanan kesehatan antara kota besar dan daerah kabupaten.

Saat ini, dengan jumlah penduduk mencapai 4 juta jiwa, Kaltim baru memiliki sekitar 2.000 dokter, sedangkan idealnya diperlukan 4.000 dokter atau satu dokter per 1.000 penduduk.

“Jumlah dokter di Kaltim saat ini masih jauh dari ideal,” ungkap anggota DPRD Kaltim, Andi Satya Adi Saputra, seorang dokter spesialis, Kamis (31/10/2024).

Lebih memprihatinkan lagi, dari 2.000 dokter yang ada, sebagian besar terkonsentrasi di tiga kota besar—Samarinda, Balikpapan, dan Bontang. Hal ini menyebabkan kekurangan dokter di daerah pedalaman dan perbatasan, yang membuat masyarakat di wilayah terpencil sulit mendapatkan pelayanan kesehatan yang memadai.

Andi menjelaskan, salah satu penyebab terkonsentrasinya dokter di kota besar adalah fasilitas dan insentif yang lebih menarik, seperti gaji yang lebih tinggi, rumah dinas, serta peluang pengembangan karier yang lebih baik.

Untuk menarik minat dokter bertugas di daerah pedalaman, Andi mengusulkan agar pemerintah memberikan insentif khusus, seperti tunjangan tambahan, fasilitas yang memadai, dan kesempatan melanjutkan studi.

Selain itu, Andi Satya juga menyarankan agar pemerintah daerah menyediakan beasiswa penuh bagi putra-putri daerah yang ingin kuliah di fakultas kedokteran, termasuk mereka yang ingin menjadi dokter spesialis.

“Program beasiswa ini diharapkan dapat memotivasi putra-putri daerah untuk menjadi dokter dan kembali mengabdi di kampung halaman mereka,” jelasnya.

Menurut Andi, pendidikan gratis ini tidak hanya akan mencetak dokter berkualitas, tetapi juga memastikan mereka kembali ke daerah asal untuk memperbaiki layanan kesehatan di sana.

Ketimpangan jumlah dokter antar daerah di Kaltim ini menjadi masalah yang membutuhkan perhatian serius dari pemerintah. Langkah-langkah konkret perlu segera diambil untuk memastikan seluruh masyarakat, termasuk yang di wilayah terpencil, mendapatkan hak dasar mereka atas pelayanan kesehatan yang layak.

“Mendapatkan layanan kesehatan yang berkualitas adalah hak setiap warga negara. Kita harus memastikan semua masyarakat, termasuk yang di daerah terpencil, mendapatkan pelayanan yang layak,” pungkas Andi Satya. adv