Damayanti Dorong Evaluasi Sistem Zonasi Penerimaan Murid di Balikpapan

Pelaksanaan sistem zonasi pada penerimaan murid baru di Balikpapan perlu dievaluasi dan keluhan masyarakat diperhatikan.

“Bagi sebagian warga, sistem zonasi belum sepenuhnya adil dan dianggap merugikan, terutama di wilayah dengan kepadatan penduduk tinggi. Beragam keluhan ini perlu diperhatikan oleh pemerintah daerah melalui evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan sistem zonasi,” ujar Damayanti, anggota DPRD Kaltim dari Dapil Balikpapan, Jumat (25/10/2024).

Damayanti, politisi PKB, menyampaikan bahwa partainya terus menerima aspirasi dari masyarakat yang merasa terbebani oleh kebijakan ini. Banyak anak yang seharusnya dapat diterima di sekolah negeri terdekat, namun harus mendaftar di sekolah swasta yang lebih jauh dan mahal akibat keterbatasan kuota.

“Dalam kasus ini, daya tampung sekolah tampaknya menjadi masalah utama,” jelasnya.

Damayanti menjelaskan bahwa zonasi bertujuan untuk pemerataan akses pendidikan. Namun, di lapangan, minimnya peningkatan daya tampung sekolah yang sesuai dengan pertumbuhan penduduk membuat banyak keluarga kesulitan mendapatkan sekolah untuk anak-anak mereka.

Jumlah penduduk di Balikpapan yang tinggi belum sejalan dengan jumlah sekolah negeri yang memadai. Akibatnya, anak-anak yang seharusnya bisa bersekolah dekat rumah malah harus menempuh jarak lebih jauh karena kuota penuh.

“Perbedaan fasilitas antar sekolah juga menyebabkan ada sekolah favorit dan yang kurang diminati,” tambah Damayanti, yang pernah menjabat sebagai anggota DPRD Samarinda.

“Beberapa sekolah memiliki fasilitas lengkap, sementara yang lain minim. Seharusnya ada pemerataan fasilitas agar tidak ada lagi kecemburuan antar sekolah yang memicu persaingan ketat,” tegasnya.

Damayanti berharap pemerintah provinsi dan kota Balikpapan dapat duduk bersama untuk merumuskan solusi, meningkatkan daya tampung sekolah sesuai pertumbuhan penduduk, serta memeratakan sarana belajar di semua sekolah, dengan evaluasi sistem zonasi setiap tahun.

“Kita tidak bisa membiarkan masalah ini terus berlarut. Pendidikan adalah hak setiap anak, dan pemerintah memiliki kewajiban untuk memastikan akses pendidikan layak tanpa diskriminasi,” ujarnya.

Dengan evaluasi dan kebijakan yang lebih adaptif, Damayanti optimis bahwa masalah zonasi di Balikpapan dapat diatasi dan pendidikan berkualitas akan lebih merata bagi semua lapisan masyarakat. adv